Wacana Tiga Periode: Berhasil Terlaksana atau Hanya Ide Semata?

Demokrasi selalu diawali oleh wacana, entah apakah wacana tersebut berhasil menjadi produk hukum atau hanya ide semata?

Oleh: Agil Nanggala

Mahasiswa S2 PKn Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Faktanya wacana menambah batas kekuasaan Presiden menjadi tiga periode, sukses menimbulkan berbagai reaksi dari tokoh maupun masyarakat Indonesia. Mayoritas dari mereka menolak, karena dengan menambah batas kekuasaan Presiden, akan menghambat kaderisasi kepemimpinan dalam sebuah negara, bahkan berpotensi melahirkan negara otoriter.

Melawan Semangat Reformasi

Terpatri dalam catatan sejarah bangsa, bahwa membatasi masa jabatan Presiden menjadi dua periode merupakan tuntutan dari reformasi, karena adagium l’etat c’est moi (Negara adalah saya) terlihat jelas dari pemerintahan orde lama dan orde baru. Sebagai bangsa modern, tentu Indonesia harus konsisten terhadap konstitusi yang mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat Indonesia, penguasa sebagai pengemban amanah rakyat, setidaknya kajilah wacana tersebut secara komprehensif, ditakutkan apabila berhasil menjadi konstitusi, maka berpeluang membelenggu negara dalam krisis multidimensional.

Negara yang tidak membatasi kekuasaan penguasanya selalu diakhiri dengan kudeta serta konflik berdarah. Itulah fakta yang terjadi dalam belahan dunia mana pun, negara yang menganut paham monarki saja, keluarga kerajaan sudah tidak terlibat dalam pemerintahan, sehingga legitimasi siapa yang berhak mengelola pemerintahan, diserahkan pada proses pemilu. Diprioritaskannya HAM serta tuntutan perkembangan zaman, mewajibkan setiap negara di dunia, menjadi negara modern, guna menghilangkan kesewenang-wenangan serta setiap individu memiliki hak yang sama dalam berdemokrasi.

Indonesia harusnya belajar dari konflik masa lalu, memperlama masa jabatan seseorang untuk berkuasa minim nilai maslahatnya, bahkan lebih banyak nilai mudaratnya. Sifat alamiah manusia adalah nyaman dengan kekuasaan, bayangkan apa yang terjadi jika kekuasaan tidak dibatasi. Konflik sturuktural yang menimbulkan korban jiwa menjelang jatuhnya orde baru, menjadi catatan kelam sejarah bangsa ini, serta seharusnya menjadi argumen logis, untuk tidak mengeluarkan wacana yang jelas akan menghambat Indonesia menjadi negara demokrasi yang maju.

Atas perannya sebagai pengemban amanah dari rakyat, pemerintah haruslah mendengar suara rakyat, terutama mengenai masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Termaktub jelas dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka janganlah negara memantik kembali peristiwa yang berpotensi menumpahkan darah Indonesia.

Belajar dari Masa Lalu

Terbesit dalam ingatan kita, ketika Presiden Soeharto tidak akan mencalonkan kembali sebagai Presiden pada tahun 1997, tetapi orang dekat Presiden Soeharto lah yang menyarankan beliau maju kembali dengan kata pemanis “rakyat masih menginginkan”, saat setelah menjadi Presiden dan demo besar pada tahun 1998, orang kepercayaan Presiden Soeharto yang pertama kali menyarankan beliau mundur adalah orang dekatnya tersebut. Fenomena tersebut harus menjadi perhatian Presiden Jokowi, jangan mau dihasut oleh kepentingan politik oknum, beliau harus mampu melihat kondisi secara objektif, dan akhirnya mendapat penghormatan dari masyarakat.

Demokrasi mampu secara cepat membuat seseorang menjadi pemenang, sekaligus sebagai pecundang, tentu ini merupakan kepedulian kita terhadap keberlangsungan negara. Rezim harus selalu dibatasi, agar tidak melanggar prinsip dasar kemanusiaan, karena yang merugi bukan hanya rakyatnya itu sendiri, tetapi juga rezim yang berkuasa, akan turun tanpa penghormatan, dan dicap sebagai pengkhiatan bangsa, tentu kita berharap bangsa ini selalu berjalan menuju ke arah yang maju, baik dalam bidang demokrasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta yang lainnya.

Jangan biarkan bangsa ini terus terjebak dalam politik transaksional, yang mengakibatkan mental bangsa ini hancur, dan selalu berorientasi pada materi. Sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, Indonesia harus selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Konsekuensi logis sebagai negara yang berkonstitusi, semua serba dibatasi, guna meminimalisir terjadinya abuse of power,  sehingga dalam mewujudkan kesejahteraan umum, Presiden beserta jajarannya harus mengoptimalkan dua periode masa jabatan, sering kali dalam mengoptimalkannya, bangsa selalu dihambat oleh intrik politik yang tidak perlu.

Wacana tiga periode apabila berhasil menjadi kebijakan, akan membuat perjuangan reformasi menjadi tidak berguna. Apa bedanya orde baru dengan reformasi jika seperti itu. Perjuangan harus berdasar pada etika dan nilai, bukan pada kekuasaan semata, kiranya mental inilah yang harus segera dirubah, negara sebagai top organisasi harus sehat secara kaderisasi, karena setiap waktu ada orangnya dan setiap orang ada waktunya, tentu demokrasi akan maju jika proses politiknya sehat.

Integritas

Good political will, harus direpresentasikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Dalam konteks demokrasi, tentu harus memperhatikan kondisi psikologis masyarakat, karena politik sejatinya milik masyarakat, tidak boleh dimonopoli oleh elit, atau Tuhanlah yang akan berkehendak. konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berketuhanan, maka kekuasaan yang paling hakiki adalah kekuasaan Tuhan, inilah nilai filosofis yang harus diperhatikan oleh penguasa, jenuh negara selalu terjebak pada kepentingan politik yang tidak mendewasakan.

Pelaku demokrasi harus memiliki integritas dan hati nurani, menambah batas masa jabatan Presiden, hanya akan membuat negara kita kultus dalam berdemokrasi. Pada akhirnya bangsa kita akan mengulangi kesalahan yang sama, cukuplah itu menjadi catatan kelam bangsa, sebagai generasi penerus, merupakan kewajiban kita dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia, bukan mengarahkannya menuju kemunduran. Manusia memiliki sifat tidak pernah puas, pun dalam konsep kekuasaan, yang cenderung membuat manusia terlena, maka pembatasan kekuasaan itu wajib, agar tujuan berdeokrasi dan negara kesejahteraan dapat terwujud.

Agil Nanggala

Admin: